Samin dan kehutanan Jawa abad ke-19

September, 2010 | Agus Budi Purwanto

[download] (Dimuat dalam Jurnal Sosiologi Reflektif Edisi Oktober 2009, Jurusan Sosiologi, UIN Kalijaga, Yogyakarta)

Abstract

However, historically, Samin resistance by the end of XIX centery was sparked by two main issues, eg. forestry and taxation. Historical explanation on the first issue, the relationship between Samin movement and forestry, is rarely discussed. On the other hand, Samin’s spiritual values—based on Adam religion teaching—are also frequently ignored from causalities discussion.

The Samin’s Movement at XIX century showed the values they fight for are religiosity, ethics of life, political ethics, farming knowledge, and forest point of view.  The knowledge systems of farming based on their high appreciation for human being role in altering nature become food. On the other hand,  the Java land, inclusive of forest in it is Entrusted by God creation of Pandawa to Javanese. Second, the history of management of Java Forest since Daendels’s era till appearance of Forestry Regulation 1865 and Agraria’s Law 1870 really progressively clarify interaction demarcation experience of among Samin with his forest.

Pendahuluan

Harmonisasi kehidupan pedesaan di Jawa dibangun oleh masyarakat pendukungnya dengan sistem sosial politik, sosial ekonomi, dan sosial kebudayaan. Sistem sosial politik dalam masyarakat pedesaan misalnya dapat dilihat melalui hubungan antara masyarakat dengan kepala desa. Oleh masyarakat, kepala desa dianggap sebagai bapak dari seluruh warga desa.[1] Sistem ekonomi subsisten berupa pertanian dan perladangan merupakan kearifan ekonomi sekaligus ekologi masyarakat pedesaan. Demikian halnya dengan perangkat sosial budaya yang diwujudkan melalui beberapa tradisi penghormatan terhadap leluhur.

Munculnya perlawanan pedesaan[2] pada abad XIX di Jawa disebabkan oleh represi dari pemerintah kolonial terhadap sistem kehidupan masyarakat Jawa. Hal ini dapat dilihat misalnya pada perlawanan Pangeran Diponegoro tahun 1825-1830 dan pemberontakan petani di Cilegon Banten tahun 1888.

Perlawanan Pangeran Diponegoro merupakan implikasi atas terganggunya kepentingan keluarga Pangeran Diponegoro berikut pengikutnya, terutama terkait dengan kepercayaan terhadap makam leluhur. Proyek pembangunan Jalan Yogyakarta-Magelang yang dilakukan oleh pemerintah Kolonial pada waktu itu telah bersinggungan dengan kepercayaan muslim Jawa yang sangat menghormati makam leluhur.K[3]

Adapun contoh peristiwa yang lain misalnya geger Cilegon atau lebih dikenal dengan pemberontakan petani Banten tahun 1888. Menurut Sartono Kartodirdjo, pemberontakan ini merupakan ekspresi atas rasa ketersingkiran yang dialami oleh masyarakat Banten. Selain itu, pemberontakan ini merupakan perwujudan dari nativisme[4] yang berhubungan dengan dua hal: kerinduan akan kejayaan Kasunanan Banten di masa lalu serta kuatnya kohesivitas penduduk yang disandarkan pada nilai serta tokoh-tokoh  keagamaan.[5]

Berbeda dengan perlawanan Diponegoro dan perlawanan masyarakat Banten, perlawanan Samin oleh van der Kroef dikategorikan tersendiri di antara lima gagasan mileniarisme.[6] Kategorisasi khusus atas perlawanan Samin dimungkinkan karena perlawanan Samin memiliki ciri khusus yang tidak dimiliki oleh perlawanan yang lain. Secara umum, perlawanan Samin dapat dikategorikan sebagai perlawanan tanpa menggunakan kekerasan, sebagaimana yang dipergunakan oleh Gandhi (1869-1948) di India. Demikian, ciri khusus tersebut sangat berkait erat dengan nilai-nilai yang menjadi acuan hidup masyarakat Samin.

Perlawanan Samin tergolong sebagai reaksi sosial atas intervensi pemerintah kolonial dalam sistem kehidupan masyarakat pinggir hutan. Tekanan-tekanan dari pemerintah kolonial berupa kerja wajib serta kenaikan pajak merupakan salah satu faktor pendorong perlawanan masyarakat pinggir hutan. Selain itu, hilangnya sumber-sumber daya ekonomi dan kultural misalnya pembatasan untuk memanfaatkan hutan.

Keunikan dari perlawanan Samin yakni penggunaan cara-cara perlawanan yang tidak lazim serta tidak memakai kekerasan. Ketidaklaziman tersebut misalnya dapat dilihat pada penggunaan bahasa ngoko (bahasa Jawa kasar) untuk berbicara dengan siapapun tanpa memperdulikan struktur sosial politik, termasuk ketika berbicara dengan petugas pengaman hutan. Selain itu, Samin Surosentiko dan pengikutnya juga mengabaikan aturan-aturan kehutanan yang dibuat pemerintah Hindia Belanda dengan bentuk “pencurian kayu” serta praktek-praktek yang lain. Samin dan pengikutnya telah terbiasa memanfaatkan kayu di hutan, bahkan sebelum larangan-larangan pemerintah Hindia Belanda ada.

“Timbulnya istilah ‘pencurian kayu’ itu sendiri sebenarnya merupakan istilah asing bagi penduduk, karena mengambil kayu di hutan itu adalah hak setiap orang. Maka istilah pencurian kayu sebagai jargon politik pemerintah kolonial tidak dapat dipahami oleh penduduk. Sebaliknya, justru pemerintah kolonial dianggap telah merampas hak-hak penduduk atas hutan.”[7]

Tradisi Samin dan pengikutnya dalam memanfaatkan kayu di hutan sulit dibendung oleh petugas pengaman hutan. Selain karena keterbatasan jumlah tenaga pengaman hutan, perlawanan yang dilakukan bersifat laten, dilakukan sehari-hari, dan tanpa kekerasan (tanpa konfrontasi fisik). Model perlawanan seperti ini sangat sukar diselesaikan, terutama dengan struktur pengamanan yang cenderung represif, teroganisir, dan temporal oleh negara atau institusi penguasa yang lain. Menjadi jelas kiranya, ketika Jawatan Kehutanan era Daendels menerapkan sanksi-sanksi penjara terhadap penebang kayu tanpa ijin, tidak mampu meredam atau menurunkan jumlah kasus pencurian kayu. Tidak mengherankan pula ketika perlawanan masyarakat sekitar hutan masih dapat kita temukan hingga saat ini di Jawa.[8] Nilai-nilai apa yang diperjuangkan Samin Surosentiko beserta pengikutnya pada abad XIX dalam konteks kehutanan? Pertanyaan singkat inilah yang coba dijawab dalam tulisan ini.

Geger Samin

Geger Samin atau gerakan Samin dimulai pada 7 Februari tahun 1889 ketika Samin Surosentiko pertama kali berbicara di depan pengikutnya di oro-oro[9] dusun Bapangan, kabupaten Blora. Pada malam hari, dengan diterangi obor, Samin Surosentiko mengumpulkan pengikutnya di sekitar Bapangan dan mengkampanyekan gerakan berdirinya kerajaan Jawa. Setahun setelah pidatonya di Bapangan, pada tahun 1889, Samin Surosentiko mendirikan perguruan Adam atau Paguron Adam di desa Klopoduwur, kabupaten Blora. Orang-orang desa di sekitarnya banyak yang datang berguru kepadanya. Pada waktu itu pemerintah Hindia Belanda belum tertarik pada ajaran Samin, sebab ajaran itu masih dianggap sebagai ajaran kebatinan atau agama baru yang tidak mengganggu keamanan. Salah satu desa lain yang belajar di Perguruan Adam adalah warga dari desa Tapelan, Bojonegoro. Menurut wong Sikep[10] di Tapelan,[11] leluhur mereka dipaksa membayar pajak pada pemerintah Hindia Belanda serta dipaksa ikut mblandongan (bekerja rodi atau kerja paksa di hutan-hutan jati). Kalau mereka menolak, mereka akan didatangi pamong desa dan polisi pemerintah Hindia Belanda. Mereka ditangkap dan disiksa. Disamping itu tanah pertanian mereka banyak yang dirampas oleh pemerintah Hindia Belanda untuk ditanami pohon jati.

Perlakuan pemerintah Hindia Belanda tersebut, kata wong Sikep di Tapelan, mengakibatkan mereka kurang makan. Badan mereka kurus-kurus. Mereka tak mempunyai keberanian melawan pemerintah Hindia Belanda, sebab mereka tidak mempunyai semangat dan senjata. Untunglah pada waktu itu di desa Klopoduwur, Blora ada Perguruan Adam yang mengajarkan tentang Agama Adam yang dipimpin oleh Samin Surosentiko. Ke perguruan inilah orang-orang tua mereka dulu datang berguru. Mereka mencari ketenangan batin serta pandangan-pandangan hidup baru atas kehidupan sosial ekonomi yang tertekan oleh penetrasi pemerintah Hindia Belanda.

Pada 1 Januari 1903 Residen Rembang[12] melaporkan bahwa di kabupaten Blora bagian selatan dan kabupaten Bojonegoro yang berbatasan langsung dengan wilayah Blora Selatan tersebut, terdapat 772 pengikut Samin yang tersebar di 34 desa. Pada tahun 1906, pengikut Samin menyebar ke wilayah Rembang bagian selatan yang disebarkan oleh Karsiyah dan Surohidin. Pada tahun-tahun tersebut pengikut Samin melonjak menjadi 3.000 penduduk. Pada saat itulah, rumor tentang akan adanya “pemberontakan” Samin dan pengikutnya pada tanggal 1 Maret 1907 dihembuskan oleh Controleur[13] wilayah tersebut.[14]

Isu yang dihembuskan oleh Controleur didasarkan pada alasan bahwa pada hari tersebut, Samin dan masyarakat pengikutnya berkumpul di desa Kedungtuban untuk menghadiri sebuah acara slametan.[15] Dengan rencana berkumpulnya begitu banyak pengikut Samin, pemerintah Belanda merasa khawatir terhadap kemungkinan-kemungkinan adanya “pemberontakan”. Dibandingkan dengan tahun 1906, pada tahun 1907 pengikut Samin memang sudah melampaui angka 3.000 orang. Sehingga mobilisasi massa untuk memberontak sangat dimungkinkan. Terlebih lagi, wong Sikep yakin akan munculnya jaman baru pada awal bulan suro tahun tersebut (tanggal 14 Februari 1907). Jaman dimana terdapat negara yang berkeadilan, tidak ada pajak yang harus dibayar kepada negara serta dapat mengambil kayu jati di hutan ketika membutuhkan.[16] Oleh pengikutnya, Samin Surosentiko dianggap sebagai pemimpin mereka, yakni pemimpin negara berkeadilan di Jawa.[17] Pada tanggal 8 November 1907, Samin Surentiko diangkat oleh pengikutnya sebagai Ratu Tanah Jawa atau Ratu Adil Heru Cakra dengan gelar Prabu Panembahan Suryangalam.

Empat puluh hari sesudah pengukuhan Ratu Adil tersebut, Samin Surosentiko ditangkap oleh Raden Pranolo, Ndoro Seten (Asisten Wedana) di Randublatung, Blora. Samin ditahan di bekas tobong pembakaran batu gamping. Sesudah itu dia dibawa ke Rembang untuk proses interogasi. Kemudian dia bersama delapan pengikutnya yakni Kartogolo, Renodikromo, Soerjani, Soredjo, Singo tirto dibuang ke luar Jawa. Samin Surosentiko meninggal di Padang pada tahun 1914.

Setelah Samin ditangkap serta meninggal di Padang, perlawanan wong Sikep tidak kemudian berhenti. Murid, pengikut maupun kerabat dekatnya meneruskan perlawanan tersebut di beberapa daerah sekaligus menyebarkan ajaran Samin atau ajaran Agama Adam. Wongsorejo, pengikut Samin giat menyebarkan Agama Adam di distrik Jiwan, Madiun. Wongsorejo giat mengajak penduduk Madiun untuk tidak membayar pajak kepada pemerintah. Demikian halnya Surohidin, menantu Samin, dan Engkrak yang menyebarkan Agama Adam di daerah Grobogan. Di Kajen, Pati, Karsiyah tampil sebagai Pangeran Sendhang Janur, dan menghimbau orang-orang desa untuk tidak membayar pajak. Sementara itu, Samat, seorang pemimpin pergerakan Samin di Pati, mengajarkan bahwa Ratu Adil akan datang apabila tanah yang digadai oleh pemerintah Hindia Belanda dikembalikan kepada orang Jawa. Hingga pada tahun 1930, penyebaran Agama Adam relatif berhenti disebabkan karena ketiadaan pemimpin yang tangguh.

Spiritualitas

1. Kebertuhanan

Menurut Ricklefs, wong Sikep menganut suatu kepercayaan asli yang disebut agama Adam atau elmu Nabi Adam atau (ilmu pengetahuan dari nabi Adam). Meskipun Samin sering memakai istilah-istilah Arab, namun kepercayaan ini tidak bertautan langsung dengan agama Islam. Demikian halnya dengan agama-agama yang lain seperti Hindu dan Buddha. Dalam penjelasan singkatnya, Ricklefs melihat adanya kompleksitas ajaran Samin, di mana cakupan ajaran menjangkau berbagai segi kehidupan dari pengikutnya, baik dalam bidang spiritual, sistem kekebarabatan, ekonomi, dan politik. Oleh karenanya, Ricklefs berpendapat bahwa ajaran Samin merupakan doktrin yang tidak jelas.

“… ajaran Samin lebih merupakan suatu kumpulan doktrin-doktrin etika dan agama yang tidak jelas yang menitikberatkan pada mistik, kekuatan seksual, perlawanan pasif, dan keutamaan keluarga inti, sementara menolak perekonomian uang, struktur-struktur desa yang bersifat non Samin, dan segala bentuk kekuasaan dari luar.”[18]

Selain cakupan ajaran yang luas, ketidakjelasan yang dimaksud Ricklefs, salah satunya dikarenakan bahasa wong Sikep yang acap kali harus dimaknai secara artifisial karena kata-kata verbalnya penuh dengan teka-teki serta butuh pemahaman yang mendalam. Sedikitnya sumber primer berupa manuskrip ajaran Samin semakin menyusahkan peneliti untuk mencari sumber alternatif selain sumber lisan, untuk mendapatkan kejelasan model keagamaan yang dianut wong Sikep.

Ketidakjelasan model keagamaan yang diungkapkan Rickefs juga terkait dengan konsep keberadaan Tuhan. Terkait dengan hal itu, hasil penelitian King serta Benda dan Castles menyatakan bahwa Samin menganut paham Atheis di mana tidak ada kepercayaan terhadap Allah, dan tidak percaya atas adanya surga dan neraka. Samin mempunyai kepercayaan “Tuhan itu ada dalam diri sendiri” dan penyelamat dari siksaan adalah diri sendiri juga.[19] Pendapat King serta Benda dan Castles yang menganggap Samin tidak mengakui keberadaan Tuhan didasarkan pada laporan pejabat pemerintah Hindia Belanda yang menginterpretasikan prinsip kebatinan Samin perihal manunggaling kawula Gusti.

Samin Surosentiko memiliki penjelasan tersendiri atas konsep manunggaling kawula Gusti. Menurut Samin, manunggaling kawula Gusti dalam konteks ketuhanan dapat diibaratkan sebagai ‘rangka umanjing curiga. Berikut gambaran konsepsi tersebut dalam Serat uri-uri Pambudi yang dicatat ulang oleh Suripan Sadi Hutomo:

Rangka umajing curiga punika ngibarating ngilmi anedahaken pamoring kawula Gusti ingkang sejati. Sirnaning Kawula, jumeneng Gusti balaka. Ageng (gonja) wesi aji punika sanepa pamor netepaken bilih kados mekaten punika namun kaling-kalingan wuwujudan kita piyambak. Inggih gesang panjenengan inggih ingkang anggesangaken badan kita punika nunggil pancer. Gesang sejati punika inggih agesangi sagung dumados.”[20]

(Tempat keris yang meresap masuk ke dalam kerisnya mengibaratkan ilmu ketuhanan [ngilmi, ngelmu]. Hal ini menunjukkan pamor [percampuran] antara makhluk dan Khaliknya yang benar-benar sejati. Bila makhluk musnah, yang ada hanyalah Tuhan [Khalik]. Keris merupakan ibarat campuran yang menunjukkan bahwa seperti itulah yang disebut campuran makhluk dan Khaliknya. Sebenarnya yang dinamakan hidup hanyalah terhalang oleh adanya badan atau tubuh kita sendiri yang terdiri dari darah, daging, dan tulang. Hidup kita ini, yang menghidupinya adalah yang sama-sama menjadi pancer [pokok] kita. Hidup yang sejati itu adalah hidup yang menghidupi segala hal yang ada di semesta ini).

Selanjutnya Samin Surosentiko memberikan penjelasan lebih lanjut tentang manunggaling kawula Gusti, yaitu:

“… dene ingkang sifat wisesa (wewakiling Allah tangala) inggih punika Ingsun, yasa daleman ageng. Ingkang minangka warananipun, inggih punika wujud kita manungsa (ingkang minangka kenyataanipun Ingsung) engkang nembe kawula kang sinembah Gusti sajatosipun tutunggilan namung kaling-kalingan ing sipat. Tegesipun ingkang jumeneng gesang pribadi sampun kempal dados satunggal…[21]

(… yang dinamakan sifat wisesa [penguasa utama/luhur] yang bertindak sebagai wakil Allah, yaitu ‘Ingsun’ [Aku], yang membuat rumah besar. Yang merupakan dinding [tirai] yaitu badan atau tubuh kita [yaitu yang merupakan realisasi kehadirannya Ingsun]. Yang bersujud adalah makhluk, sedang yang disujudi adalah Khalik [Allah, Tuhan]. Hal itu sebenarnya hanya terdindingi oleh sifat. Maksudnya hidup mandiri itu sebenarnya telah berkumpul menjadi satu antara mahkluk dan Khalik-nya)

Suripan Sadi Hutomo memberikan pendapat atas eksistensi Tuhan bagi Samin dan pengikutnya. Melalui pemeriksaan manuskrip yang berisi ajaran-ajaran Samin di desa Tapelan, Suripan menyatakan bahwa Samin dan pengikutnya adalah kaum theis. Dalam manuskrip tersebut tergambar kepercayaan yang sangat kuat dari Samin serta pengikutnya terhadap keberadaan Tuhan yang sering mereka sebut Gusti, Pangeran, Allah atau Gusti Allah. Samin Surosentiko dalam Serat uri-uri Pambudi yang didapat Hutomo di desa Tapelan mengatakan:

Menggah dudunungan bilih Gusti Allah punika wonten, wiwijangipun wonten sekawan. Watesi jagad ing sisih ler, kidul, wetan, tuwin kilen. Puniko ingkang nekseni (inggih wontenipun jagad isinipun punika sadaya ingkang minangka seksi, bilih Gusti wonten…[22]

(Adapun Tuhan itu ada, jelasnya ada empat. Batas dunia di sebelah utara, selatan, timur, dan barat. Keempatnya menjadi bukti bahwa Tuhan itu ada (adanya semesta alam dan isinya itu juga merupakan bukti bahwa Tuhan itu ada…)

Jelas dalam kutipan di atas bahwa Samin Surosentiko mengakui adanya Tuhan. Secara mistik (kebatinan), batas-batasnya adalah utara, selatan, timur, dan barat. Isi dalam semesta yang tercermin ke empat sudut arah tersebut (utara, selatan, timur, dan barat) adalah bukti bahwa Tuhan itu ada. Sebab isi alam semesta adalah ciptaan Tuhan. Dan Tuhan itu ada di dalam diri sendiri pada masing-masing wong Sikep.

Konsep ketuhanan seperti itu membawa implikasi terhadap kehidupan wong Sikep sehari-hari, misalnya hubungan wong Sikep dengan tanah pertanian dan kehutanan. Dalam kegiatan pertanian, seperti halnya tradisi pertanian masyarakat Jawa pada umumnya, penghormatan terhadap alam diabstraksikan melalui pengakuan serta pemujaan terhadap Dewi Sri sebagai Dewi Kesuburan atau Dewi Ibu. Sehingga, keseimbangan hubungan antara wong Sikep dengan alam perlu dijaga. wong Sikep memandang bahwa mengolah lahan pertanian sama halnya dengan “perkawinan manusia” dengan alam.

Kesatuan yang serasi antara suami dan istri dalam ikatan perkawinan wong Sikep akan menghasilkan kedamainan dan kesuburan. Oleh karena itu wong Sikep menghargai perkawinan dan menganggapnya suci. Hal ini juga berlaku dalam kebudayaan pertanian mereka. Penghargaan terhadap tanah sebagai faktor yang suci menjadikan “perkawinan” tersebut dijaga dengan sepenuh hati. Itulah sebabnya wong Sikep rajin mengelola tanahnya sehingga sawah mereka merupakan yang terbaik dibandingkan dengan sawah petani-petani bukan wong Sikep. Penghargaan terhadap keberadaan sumber daya agraria tersebut juga berlaku bagi cara pandang wong Sikep terhadap hutan.

2. Angger-Angger

Samin Surosentiko cenderung menganut sifat puritan di mana para pengikutnya dilarang keras mencuri, berbohong, dan berzina. Sebaliknya mereka dianjurkan untuk bekerja dengan rajin, untuk sabar, jujur, dan murah hati. Mereka juga menganut faham persamaan derajad dan mencintai sesama.[23]

Dalam tradisi lisan wong Sikep, secara sederhana terdapat tiga hukum (angger-angger) yang harus diikuti: angger-angger pratikel (hukum tindak tanduk), angger-angger pengucap (hukum berbicara), serta angger-angger lakonana (hukum perihal apa yang perlu dijalankan). Hukum yang pertama berbunyi: Aja drengki srèi, tukar padu, dahpèn, kemèrèn. Aja kutil jumput, mbedhog colong. Maksudnya, wong Sikep dilarang memiliki sifat dengki (membenci orang lain), berperang mulut, iri hati terhadap orang lain, berkehendak memiliki hak orang lain. Selain itu, wong Sikep juga dilarang mengambil milik orang lain tanpa ijin dari yang punya.

Bukti nyata dari kesetiaan wong Sikep terhadap aturan tesebut dapat dilihat pada kehidupan kekinian mereka. Sekadar contoh, di desa Tapelan, Bojonegoro, ketika Wong Sikep menemu sesuatu di jalan, mereka tidak akan mengambilnya, mereka terus saja berjalan tanpa memperdulikan barang yang tertinggal tersebut. Jangankan mengambilnya, bermaksud mengambilnya saja tidak. Karena menurut mereka, barang itu bukanlah miliknya, dan tidak ada izin dari yang punya barang. Hal yang sama juga berlaku di dusun Balong, Kecamatan Kradenan, Blora, Wong Sikep tidak pernah berkehendak untuk mengikuti capaian-capaian kegiatan ekonomi orang lain, semua sudah ada rejekinya masing-masing, begitulah prinsip hidup mereka.

Hukum yang kedua berbunyi: “Pangucap saka lima bundhelané ana pitu lan pengucap saka sanga bundhelane ana pitu.” Maksud dari hukum ini, orang berbicara harus meletakkan pembicaraannya di antara angka lima, tujuh, dan sembilan. Angka-angka tersebut di sini adalah angka-angka simbolik belaka. Makna umumnya adalah kita harus memelihara mulut kita dari segala kata-kata yang tidak senonoh atau kata-kata yang dapat menyakiti hati orang lain. Tidak “menjaga” mulut, mengakibatkan hidup manusia di dunia ini tidak sempurna. Maka orang harus berbicara secara baik dengan orang lain.

Hukum yang ketiga berbunyi: “Lakonana sabar trokal. Sabaré diéling-éling. Trokalé dilakoni. Maksudnya, Wong Sikep senantiasa diharapkan ingat pada kesabaran dan serta kesabaran itu dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menghadapi segala permasalahan, prinsip kesabaran dan ketabahan dalam menyelesaikan masalah menjadi acuan utama. Di lain sisi, selalu menempatkan segala bentuk kebahagiaan maupun kesedihan sebagai bagéan (sesuatu yang kodrati harus diterima). Secara umum, prinsip ini dapat dihubungkan dengan filsafat Jawa wong sabar bakal subur (orang yang sabar kelak akan makmur/bahagia) ataupun nrimo ing pandum (menerima dengan iklas pemberian Tuhan).

3. Definisi Negara

Dalam kaitan dengan ajaran politik, uraian ini akan dimulai dengan pertanyaan; bagaimana pandangan wong Sikep terhadap negara? Ajaran kenegaraan Samin Surosentiko salah satunya terdapat dalam Serat Pikukuh Kasajatén. Ajaran ini ditulis dalam tembang tengahan metrum Dudukwuluh (Megatruh):

Negaranta niskala anduga arum, apraja mulwikang gati, gen ngaub miwah sumungku, nuriya anggemi ilmu, rukunarga tan ana blekuthu[24]

(Negara kalian akan terkenal, pemerintah yang membuahkan tanda waktu, untuk berteduh dan menaati peraturan, apabila para warga suka pada ilmu, sehingga menimbulkan kerukunan dan tanpa ada gangguan apapun)

Dalam bait tembang tersebut di atas, Samin Surosentiko mengatakan bahwa sebuah negara itu akan terkenal dan disegani orang serta dapat digunakan sebagai tempat untuk berlindung rakyatnya, apabila para warganya selalu memperhatikan ilmu pengetahuan dan hidup dalam perdamaian. Rupanya, keinginan Samin Surosentiko atas bentuk kenegaraan yang ideal adalah sebuah negara beserta rakyatnya yang memperhatikan keutamaan ilmu pengetahuan. Terkait dengan hal itu, Samin menambahkan penjelasan tentang pentingnya taat pada aturan serta kerukunan sosial yaitu dalam sajian metrum Dhandhanggula sebagai berikut:

“Pramila sesama kang dumadi, mikani rèh papaning sujana, supaya tulus pikukuhé, angrengga jagat agung, lelantaran mangun sukapti, limpadé kang sukarsa, wiwaha angayun, suka bukti mring prajèngwang, pananduring mukti kapti amiranti, dilah kandiling satya”[25]

(Itulah sebabnya sesama makhluk Tuhan, memahami hukum dari para cerdik cendikia, upaya abadi kepercayaan, menghiasi alam semesta, dengan niat yang baik, kecendikiaan yang menyenangkan, [bagaikan] pengantin yang berkeinginan, suka berbakti kepada negaranya, ingin memasak makanan yang telah siap bumbunya, lampu dian yang mendiani kesetiaan)

Setidaknya, dua kutipan dalam Serat Pikukuh Kasajatèn tersebut memperlihatkan dua kriteria sebuah negara yang ideal menurut Samin Surosentiko: (1) kemajuan negara didasarkan pada kecendekiawanan; (2) serta kerukunan yang disandarkan pada kesetiaan warga negara kepada negaranya.

Selain dua kriteria tersebut, konsep negara menurut Samin Surosentiko disandarkan pada sejarah kerajaan-kerajaan yang pernah ada di pulau Jawa serta mengaitkannya dengan kisah pewayangan sebagaimana termuat dalam Serat Punjer Kawitan berikut:

“Brawijaya kang kapisan, prabu Bra Tanjung sesiwi, nama prabu Brawijaya, kang kaping gangsal mungkasi, nagari Majapahit, Brawijaya susunu, Radèn Bondan Kajawan, Lembu peteng wau nenggih, apeputra ki Ageng Getas pandhawa,

(Brawijaya pertama, prabu Bra Tanjung berputera, nama prabu Brawijaya, kelima yang mengakhiri, negara Majapahit, Brawijaya berputera, Raden Bondan Kajawan, Lembu Peteng sebutannya, berputera Ki Ageng Getas Pandhawa)

Puputra Ki Ageng Séla, anulya Ki Ageng Enis, putra Kyageng Pamanahan, iya Ki Ageng Mentawis, puputra Sénopati, alaga nulya sinuwun, kang séda ing Krapyak, anulya putri nirèki, Sultan Agung puputra Sunan Mangkurat,

(Dia berputera Ki Ageng Sela, kemudian Ki Ageng Enis, berputera Ki Ageng Pemanahan, yaitu Ki Ageng Mataram, berputra Senapati Ing Ngalaga, kemudian sang prabu, yang meninggal di Krapyak, kemudian puteranya, bernama Sultan Agung, Dia berputera Sunan Mangkurat)

Paku Buwana kaping tiga, anulya Buwana nirèki, sinuwun Kanjeng Susunan, ingkang ayasa semani, semare ing Mogiri, iya Jeng Susuhunan Bagus, Paku Buwana kapisan, ratu ambeg wali mukmin, apuputra Pangran Dipati Purbaya”[26]

(Paku Buwana ketiga, kemudian puteranya, sang prabu Kanjeng susuhunan, yang mendirikan “semani”, yang dimakamkan di Imogiri, yaitu Kanjeng Susuhunan Bagus, Paku Buwana pertama, raya yang bersifat wali mukmin, berputera Pangeran Adipati Purbaya)

Dilalui dua pada (bait). Kemudian tertulis lagi sebagai berikut:

“Kuneng malih kang winarna, sajarah Wiratha nagri, kumalunné lawan Ngastina, putranira Hyang Pamesthi, Bathara Wisnumurti, apuputra nama prabu, Basurata anama, nulya prabu Basupati, nulya prabu Basukesthi apuputra”[27]

(Tersebutlah lagi cerita, sejarah negara Wiratha, beserta negara Ngastina, putera Hyang Pramesthi, Bhatara Wisnumurti, puteranya bernama, prabu Basurata, kemudian prabu Basupati, kemudian prabu Basukethi berputera)

Dalam Serat di atas sangatlah terlihat usaha Samin Surosentiko dalam mengaitkan sejarah Jawa dengan dunia pewayangan. Pengaitan keduanya sejak awal sudah nampak ketika Samin berceramah di oro-oro (tanah lapang) desa Bapangan, Blora, pada malam kamis legi tanggal 7 Februari 1889. Dalam ceramahnya, Samin Surosentiko antara lain mengatakan sebagai berikut:

“Gur tamèh éling bilih sira kabèh horak sanès turun Pandawa, lan huwis nyipati kabrokalan krandhah Majapahit sakèng kakragé wadya musuh. Mula sakuwit liyén kala nira Puntadéwa titip tanah Jawa marang hing Sunan Kalijaga. Hiku maklumat tuwila kajantaka.”[28]

(Ingatlah bahwa kalian itu tak lain dan tak bukan adalah keturunan Pandawa, yang sudah mengetahui kehancuran keluarga Majapahit yang disebabkan oleh serangan musuh. Maka dari itu sejak peristiwa tersebut Puntadewa menitipkan tanah Jawa pada Sunan Kalijaga. Itulah yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan)

Rupanya identitas yang diberikan Samin kepada pengikutnya adalah keturunan Pandawa, serta mewarisi tanah Jawa sebagai kelanjutan dari kerajaan Majapahit. Artinya, tanah Jawa adalah milik “wong Jawa” (orang Jawa). Oleh karena itulah maka siapa yang berkuasa atas manusia Jawa adalah dirinya sendiri. Sementara itu, sumber daya alam yang terdapat di tanah Jawa adalah milik orang Jawa, adalah milik Samin Surosentiko dan pengikutnya. Tidak terkecuali tanah, air, dan kayu jati. Karena semua itu adalah warisan dari leluhur mereka yaitu Pandawa.

Pengetahuan Agraria

1. Tanah Pertanian

Seperti halnya masyarakat lain di Jawa, kehidupan Samin dan pengikutnya pada abad XIX mengandalkan tanah sebagai alat produksi pertanian. Konsep tanah individu juga dimiliki oleh masyarakat Samin, demikian halnya tanah komunal. Pola penguasaan tanah individu pada masyarakat Samin abad XIX salah satunya dapat dilihat pada tanah milik Samin Surosentiko itu sendiri. Samin Surentiko memiliki 2,1 hektar (3 bau) sawah, ¾ hektar tanah kering atau tegalan.[29] Seperti telah diungkapkan sebelumnya, seseorang yang berhasil membuka hutan dan menjadikan tanah itu sebagai lahan pertanian, maka dia diakui sebagai pemilik tanah itu atau pemilik asli. Terkait dengan pemilik asli, pada tahun 1832 Residen Rembang membuat laporan mengenai hak penggarapan pertama atas tanah sawah. Dikatakan bahwa di karesidenan Rembang seseorang yang berhasil membuka tanah pertanian baru diakui sebagai pemilik tanah itu dan mempunyai hak khusus atas tanah itu. Jika dia meninggal tanah itu jatuh kepada ahli waris atau keluarganya.[30]

Selain pola penguasaan pribadi atas tanah pertanian, masyarakat Jawa juga mengenal penguasaan tanah secara komunal.                Secara umum terdapat tiga bentuk pembagian tanah komunal di Jawa, yaitu: (1) pembagian atau penggarapan tanah sawah dari tahun ke tahun tetap pada penggarap yang sama; (2) tanah dibagi secara bergilir di antara penduduk desa setiap tahun secara permanen, sehingga tiap orang mendapat bagian tanah yang berkualitas baik maupun kurang baik; (3) menggarap tanah secara bergantian, yaitu pada tahun pertama seseorang mendapat kesempatan menggarapnya dan tahun ke dua dia tidak menggarap lagi karena diberikan kepada orang lain.[31] Menurut Warto, di wilayah karesiden Rembang umumnya menggunakan pola pertama yakni pembagian tanah sawah dari tahun ke tahun tetap pada penggarap yang sama.

Masyarakat Samin juga mengenal tanah komunal dan beberapa diantaranya menggarap tanah komunal tersebut. Data resmi Koloniale Verslagen yang dikutip oleh The Siauw Giap sebagaimana ditulis oleh King menyatakan demikian:

“berdasarkan statistik resmi, banyak pengikut Samin yang memiliki sawah milik yang kemudian disebut petani gogol. Namun, pengikut Samin juga memiliki tanah komunal yang pengerjaannya bergilir setiap tahun”[32]

Hal lain yang menunjukkan bahwa masyarakat Samin mengenal dan memanfaatkan lahan pertanian komunal adalah sebagai berikut:

“Beberapa pengikut Samin membaringkan diri di atas tanah mereka ketika para penyelia Belanda datang untuk menata ulang penggolongan tanah komunal dan tanah untuk gaji. Orang-orang Samin itu kemudian berteriak Kanggo (Tanah ini punyaku).”[33]

Secara umum dapat disimpulkan bahwa masyarakat Samin abad XIX mengenal dua tipe sistem penguasaan tanah pertanian, yakni tanah individu dan tanah komunal, yang digarap secara bergilir dalam jangka waktu tertentu. Baik tanah individu maupun tanah komunal, keduanya terkait erat dengan hutan. Tanah milik pada awalnya berasal dari pembukaan hutan oleh orang pertama. Selain itu, hutan juga dipandang sebagai sumber daya komunal yang di dalamnya terdapat tanah dan kayu.

2. Hutan

Samin Surosentiko dilahirkan dan tetap tinggal di pusat zona jati Jawa. Daerah itu bernama distrik Randublatung. Persinggungan antara Samin Surosentiko dan pengikut awal Samin dengan hutan merupakan fakta yang tidak terpungkiri. Persinggungan tersebut terkait erat dengan tradisi kaum Samin dalam memandang serta memanfaatkan hutan dalam kehidupan sehari-hari.

Penduduk membuka hutan serta membersihkannya untuk keperluan produksi pertanian, dan terkadang dijadikan untuk padang rumput yang dapat menarik hewan yang diburu orang untuk dimakan.                 Selain itu, warga kelompok elit memerlukan kayu untuk membuat rumah tinggal, istana kuda, lumbung dan gudang, juga bangunan-bangunan lain.[34]

Praktek-praktek kehutanan masyarakat Samin dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Mereka terbiasa mengambil kayu bakar, kayu perkakas untuk membuat serta memperbaiki rumah, menggembalakan sapi dan ternak, lahan tegalan untuk tanaman palawija, semuanya dilakukan dalam kawasan hutan. Hutan menjadi milik bersama dan siapa saja boleh memanfaatkannya selama belum dibuka atau dirubah keberfungsiannya menjadi lahan pertanian. Di karesidenan Rembang, pola perladangan dikembangkan bersama-sama dengan pola pertanian irigasi. Meskipun sawah irigasi sebagian besar masih tergantung pada air hujan, namun luas areal pertanian terus bertambah, yang diikuti dengan pembukaan hutan. Hutan yang telah diolah menjadi lahan pertanian, hanya dapat diwariskan dan tidak dapat dijual.

Prinsip yang dimiliki Samin dan pengikutnya yakni lemah podo duwe, banyu podho duwe, kayu podo duwe[35] yang mengisyaratkan tiga kebutuhan dasar bagi Samin beserta pengikutnya di akhir abad XIX dan seterusnya. Tiga kebutuhan dasar tersebut sangatlah relevan diutarakan oleh Samin apabila dikaitkan dengan tempat lahirnya Samin tahun 1859 di Ploso Kediren, 3 km dari Randublatung, serta tempat pertama kali Samin berpidato sekaligus memulai gerakan di oro-oro[36] Bapangan, 6 km dari Randublatung pada tahun 1889. Distrik Randublatung merupakan bagian produktif dari produksi kayu jati di kabupaten Blora. Benda dan Castles[37] menyatakan bahwa pada tahun 1920, empat puluh persen wilayah kabupaten Blora merupakan hutan Jati, sebuah proporsi wilayah hutan paling tinggi dalam wilayah kabupaten di seluruh Jawa.

Menurut Nancy, nilai-nilai masyarakat Samin berpusat pada akses hutan dan pertanian. Kebanyakan pengikut awal Samin adalah petani penggarap yang memiliki lahan. Banyak dari mereka adalah keturunan dari cikal bakal atau pendiri desa, pembuka hutan. Samin dan Pengikutnya menghormati tanah dan peran manusia dalam mengolahnya. Mereka berpandangan bahwa peran mereka dalam merubah alam menjadi pangan atau merubah lahan belukar menjadi tanah terolah, yakni hakekat kehidupan, menyebabkan mereka memiliki status yang setara dengan pihak-pihak yang mengklaim hak mengatur dan menguasai akses hutan. Negara dan para pejabat yang bertindak atas nama negara tidak menciptakan angin, air, tanah, kayu, sudah jauh-jauh hari petani telah menyadap serta mengolah semua unsur alam tersebut.[38]

Sistem pengetahuan Samin dan pengikutnya terhadap keberadaan hutan berhubungan langsung dengan cerita pewayangan yang oleh Samin dianggap memiliki keterkaitan dengan tanah Jawa. Dalam pidato Samin di Bapangan pada malam kamis legi tanggal 7 Februari 1889, Samin berpidato di depan pengikutnya. Menurut Samin, tanah Jawa dititipkan Pandawa kepada keturunannya yakni Samin dan Pengikutnya itu sendiri.

Dalam cerita pewayangan, terdapat pembedaan yang jelas antara hutan dan cerang yakni tanah lapang atau pemukiman. Yang menarik, hubungan keduanya bertentangan sekaligus saling melengkapi. Hutan di satu sisi sebagai tempat yang penuh bahaya, dihuni oleh bangsa raksasa atau buta pemakan manusia, namun di sisi lain juga sebagai tempat tinggal sang resi yaitu tokoh yang penuh dengan kebijakan dan kesaktian.[39]

Identifikasi Samin dan pengikutnya sebagai keturunan pandawa serta keturunan masyarakat Jawa bisa menjadi penunjuk bahwa sistem pengetahuan kultural Samin dan pengikutnya terhadap hutan tidaklah berbeda dengan luluhurnya. Bahwa interaksi antara Samin dan pengikutnya terhadap hutan memiliki makna kultural tersendiri, yakni sebagai tempat pencarian kebijaksanaan serta penaklukkan terhadap hal-hal yang tidak baik. Pembatasan interaksi antara Samin dan Pengikutnya dengan hutan dikemudian hari, menimbulkan gejolak-gejolak tersendiri.

Kehutanan dan Pertanahan Kolonial

Meski pengelolaan hutan di Jawa secara modern telah dirintis oleh Daendels pada awal abad 19, namun peraturan hukum mengenai pengelolaan hutan di Jawa dan Madura untuk pertama kali dikeluarkan pada tahun 1865  yang dinamakan Boschordonantie voor Java en Madoera 1865 (Undang-Undang Kehutanan untuk Jawa dan Madura 1865) atau Reglemen Kehutanan. Menurut Reglemen tersebut, hutan dibagi menjadi dua, yakni hutan konservasi dan hutan produksi. Hutan konservasi biasanya terdapat di lereng-gunung serta tanamannya non Jati. Sedangkan hutan produksi merupakan hutan yang di dalamnya menampung tanaman sejenis bernama jati. Hutan produksi dibagi menjadi dua: yang dikelola berdasarkan regulasi dan hutan yang tidak. Di hutan jati yang dikelola berdasarkan regulasi, industri swasta mengajukan penawaran dalam lelang terbuka untuk memperoleh hak tebang atas bagian-bagian tertentu (konsesi). Sedangkan hutan jati non regulasi ditangani oleh pemerintah sendiri, termasuk hutan konservasi yang berada di pegunungan tersebut juga dikelola oleh pemerintah.

Sementara itu, peraturan tentang pertanahan yang berhubungan erat dengan kehutanan adalah Undang-Undang Agraria Agrarische Wet tahun 1870. Undang-undang tersebut Kartodirdjo dan Djoko, menetapkan peraturan-peraturan tataguna tanah sebagai berikut:

  1. Tanah milik rakyat tidak dapat diperjualbelikan kepada non-pribumi.
  2. Tanah domain pemerintah sampai seluas 10 bau dapat dibeli non-pribumi untuk keperluan bangunan perusahaan.
  3. Untuk tanah domain lebih luas ada kesempatan bagi non-pribumi memiliki hak guna ialah:
    1. Sebagai tanah dan hak membangun (recht van opstal di singkat RVO)
    2. Tanah sebagai erfpacht (hak sewa serta hak mewariskan) untuk jangka waktu 75 tahun.[40]

Dalam Undang-Undang Agraria tersebut salah satunya memuat Domein Verklaring yang mengklaim bahwa tanah hutan yang tidak dibebani hak menjadi domain Negara.[41] Dalam Domein Verklaring antara lain termuat ketetapan tentang batas-batas kawasan hutan, yang terpisah jelas dengan kawasan pemukiman dan kawasan pertanian. Nampaknya, penetapan batas yang jelas tersebut cukup meyakinkan para forester atau pejabat kehutanan Belanda kala itu tentang cita-cita besar Daendels untuk menjadikan hutan jati di Jawa menuju pengelolaan modern sekaligus akademis.

Pengelolaan hutan Jawa secara modern yang didukung kuat oleh Undang-Undang Agraria 1870 ternyata semakin memperjelas di mana lahan milik masyarakat berakhir dan kawasan hutan dimulai. Kejelasan batas tersebut sekaligus semakin memperjelas pembatasan interaksi alami antara masyarakat dengan hutannya. Pembatasan tersebut oleh banyak pakar kehutanan sosial maupun peneliti gerakan Samin dianggap sebagai salah satu faktor pendorong perlawanan kaum Samin awal.

Tabel Kronologi Politik Kehutanan Kolonial

MASA POLITIK KEHUTANAN
Kerajaan (<1600) Penduduk dan hutan jauh dari kendali Raja
VOC (1600 – 1800)
  • Sewa Pesisir utara dari Mataram
  • Bengkel Kapal
  • Hutan Rusak
Daendels (1808 – 1811)
  • Landsdomein: semua hutan adalah ranah negara
  • Boscwezen: Pengelolaan Hutan oleh Jawatan Kehutanan (sistem persil)
  • Blandongdiensten: Buruh tebang dapat tanah dan bebas pajak
  • Crime: Illegal logingà 10 tahun penjara atau denda 20 rijks dollar
Raffles (1811 – 1816)
  • Kecuali Rembang, hutan àResidenà Cina & Eropa
  • Merujuk hutan India: mengejar Kualitas
  • Upah Tunai : Sesuai beban pajak.
Den Bosch (1830 – 1870)
  • Hutanà kebun kopi dan tebu.
  • Kayu untuk kapal, gudang, pabrik gula, barak & rumah pegawai perkebunan
  • Hutan rusak, masyarakat sibuk menanggapi TP
RUU (1860)
  • Mengatur Produksi, Pasar, dan Pemasaran.
  • Mengatur Ketentuan Hukum Pidana Kejahatan Hutan
Reglemen (1865)
  • Jati Konsesi Swasta
  • Jati Negar
  • Hutan Rimba.

Penghapusan Blandongà Pekerja Upah lepas

Domeinverklaring (1870) Kejelasan di mana lahan penduduk berakhir dan wilayah hutan dimulai

Epilog

Nilai-nilai kehidupan masyarakat pengikut Samin menjadi referensi atas pembacaan masyarakat pengikut Samin terhadap kebijakan-kebijakan kolonial yang muncul. Hasilnya dapat diduga, ada ketidaksesuian antara kebijakan kolonial dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat pengikut Samin, hingga hal tersebut menimbulkan pertentangan-pertentangan, pembangkangan-pembangkangan, ataupun bisa dikatakan resistensi-resistensi yang semuanya dilakukan dengan tidak menggunakan kekerasan fisik.

Dalam hubungannnya dengan hutan, kita dapat melihat hubungan tersebut dalam tiga fase kronologis: pertama kebiasaan wong Sikep dalam memanfaatkan hutan bagi keberlangsungan kehidupan; kedua pembatasan atas akses wong Sikep terhadap hutan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda, dan ketiga ketika wong Sikep terus melanjutkan kebiasaan tersebut meskipun dilarang oleh pemerintah Hindia Belanda. Penjelasan Sejarah tentang Samin selama ini didominasi oleh tema-tema perlawanan, termasuk didalamnya perlawanan Samin terhadap pemerintah Hindia Belanda atas akses hutan.

Bahwa pemanfaatan hutan yang terus dilakukan oleh wong Sikep kendati dilarang oleh pemerintah Hindia Belanda, dianggap sebagai sebuah perlawanan memang sangatlah masuk akal. Namun, perlu kiranya ditinjau kembali, atas dasar apa wong Sikep melakukan perlawanan tersebut, andaikan hal itu disebut sebagai sebuah perlawanan. Dalam konteks ini, cara pandang Wong Sikep terhadap alam, khususnya hutan menjadi layak sebagai sebuah tinjauan tersendiri. Sebagaimana dengan unsur alam yang lain (tanah, air, dsb), wong Sikep memandang hutan sebagai ciptaan Tuhan, serta semua orang boleh memanfaatkan. Hubungan antara Wong Sikep dengan hutan tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip spiritualitas mereka yakni tanah, air, dan kayu milik semua orang.

Melihat tempat kelahiran Samin di wilayah Randublatung, Blora yang memiliki konstruksi tanah batu berkapur, serta penyebaran ajaran Samin di sekitarnya wilayah tersebut yang memiliki kondisi alam relatif sama, maka hal tersebut mencirikan tingkat kesejahteraan petani yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain.

Beberapa fakta tentang semakin beratnya beban ekonomi masyarakat Samin disebutkan misalnya ketika pemerintah Hindia Belanda mendatangkan kerbau dari Bengal atau Bangladesh, masyarakat Samin diharuskan menyerahkan uang 5 sampai 10 gulden. Dan sering kali masyarakat Samin masih diminta untuk menyerahkan tenaga untuk bekerja bagi pemeliharan kerbau tersebut, tanpa dibayar. Hal ini mengurangi waktu bekerja masyarakat Samin dalam kehidupan bertani sehari-hari di sawahnya masing-masing. Selain itu, di beberapa desa dilakukan pengurangan luasan terhadap tanah-tanah komunal yang dikerjakan bergilir oleh para petani. Perngurangan tersebut tidak termasuk tanah bengkok milik pejabat desa.

Sementara dalam sektor kehutanan, pembatasan akses masyarakat terhadap hutan dimulai sejak Daendels berkuasa di Jawa. Sejak saat itu, hutan menjadi milik Negara Kolonial. Pengelelolaan hutan dilakukan oleh negara melalui sebuah lembaga yang bernama Boschwezen. Masyarakat sudah mulai dibatasi aksesnya terhadap hutan dengan harus mengurus ijin ketika akan menebang pohon. Kemudian pada tahap selanjutnya, pembatasan tersebut semakin jelas ketika muncul peraturan kehutanan pertama tahun 1865 serta disusul oleh Undang-Undang Agraria tahun 1870 yang memisahkan secara tegas, di mana lahan masyarakat berakhir dan kawasan hutan di mulai.

Konflik kehutanan yang tercermin dalam tindakan-tindakan pencurian kayu serta perebutan akses lahan hutan hendaknya tidak hanya didekati melalui hukum positif negara. Senyatanya terdapat dua konteks nilai yang ada pada konflik tersebut, yakni keyakinan akan keberadaan hutan sebagai milik bersama dan peraturan kehutanan yang mengklaim bahwa hutan milik negara dan masyarakat yang mengambil kayu termasuk dalam tindakan kriminal. Dengan komunikasi dua nilai tersebut, diharapkan konflik kehutanan akan dapat terselesaikan. Dengan demikian, pencurian-pencurian kayu yang berujung pada penembakan serta penganiayaan masyarakat desa hutan oleh aparat pengaman hutan dapat berkurang. Sehingga korban-korban jiwa diantara kedua belah pihak tidak lagi berjatuhan.

Daftar Pustaka

Benda, Harry J., dan Lance Castles. 1969. The Samin Movement. Dalam Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol. 125.

Hanif Nurcholis. 2007. Teori dan Praktik, Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Rev). Jakarta: Grasindo.

Hery Santoso. 2004. Perlawanan di Simpang Jalan: Konteks Harian Masyarakat sekitar Hutan. Yogyakarta: Damar.

King, Victor T. 1973. Some Observations on the Samin Movement of North-Central Java: Suggestions for the Theoretical Analysis of the Dynamics of Rural Unrest. Dalam Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol. 129.

Korver, A. Pieter E. 1976. The Samin Movement and Millenarisme. Dalam Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol. 132.

Lombard, Denys. 2005. Nusa Jawa: Silang Budaya, Warisan Kerajaan-Kerajaan Konsentris. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto (ed). 1993. Sejarah Nasional Indonesia IV. Jakarta: Balai Pustaka.

Peluso, Nancy Lee. 2006. Hutan Kaya, Rakyat Melarat: Penguasaan Sumber Daya dan Perlawanan di Jawa. Jakarta: Kophalindo.

Ricklefs, M. C. 1991. Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sartono Kartodirdjo. 1984. Pemberontakan Petani Banten 1888: Kondisi, Jalan Peristiwa, serta Kelanjutannya. Jakarta: Pustaka Jaya.

Sartono Kartodirdjo & Djoko Suryo. 1991. Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi. Yogyakarta: Aditya Media.

Subangun, Emmanuel., “Tidak ada Mesias dalam Pandangan Hidup Jawa”, dalam Prisma, Januari 1997, no. 1, Jakarta.

Suripan Sadi Hutomo. 1996. Tradisi dari Blora. Semarang: Citra Almamater.

Warto. 2001. Blandong: Kerja Wajib Eksploitasi Hutan di Rembang Abad ke-19. Surakarta: Pustaka Cakra.


[1] Dalam konteks yang lebih luas, hubungan rakyat dan penguasa dapat dilihat dalam konsep kawulo-gusti di mana raja merupakan pusaran utama dari kekuatan keseimbangan kehidupan. Menghormati raja tidak semata-mata sebagai sebuah bentuk kesetiaan struktural, lebih dari itu, kesetiaan tersebut sebagai bentuk pengabdian yang bermaksud menjaga keseimbangan kehidupan.

[2] Istilah perlawanan pedesaan tidak semata-tama menunjuk pada konteks kewilayahan (pedesaan), namun pertama-tama untuk menghindari perdebatan perihal aktor dan pemimpin perlawanan pedesaan di Jawa abad XIX yang terkesan serba tunggal. Perlawanan pedesaan itu sendiri pada dasarnya untuk memberikan pengertian sebuah perlawanan yang multi-aktor. Perlawanan pedesaan sekaligus sebagai bantahan atas kesan perlawanan sosial yang dilakukan semata-mata oleh petani pedesaan.

[3] Dalam tradisi Jawa, penghormatan terhadap orang tua atau leluhur  sangat menjadi perhatian utama. Makam adalah tempat di mana leluhur bersemayam dan merawat serta menjaganya adalah kewajiban keturunan yang ditinggalkan.

[4] Kerinduan terhadap kejayaan masa lalu.

[5] Sartono Kartodirdjo. 1984. Pemberontakan Petani Banten 1888: Kondisi, Jalan Peristiwa, serta Kelanjutannya. Jakarta: Pustaka Jaya.

[6] Gagasan Milenari adalah harapan akan datangnya pemimpin yang adil serta sebuah sistem kenegaraan yang adil yang dapat membuat ketrentraman serta kemakmuran. Kelima kategori gagasan milenari menurut van de Kroef adalah; (1) ramalan-ramalan Jayabaya, (2) paswara Bali, (3) kompleks Erucakra-Ratu Adil-Mahdi (4) gerakan Samin dan Samat, (5) aliran-aliran mesianik di Indonesia yang sudah merdeka. Lihat Sartono Kartodirdjo. Ibid., hlm. 20.

[7] Warto. 2001. Blandong: Kerja Wajib Eksploitasi Hutan di Rembang Abad ke-19. Pustaka Cakra. Surakarta., hlm. 54.

[8] Lihat Hery Santoso. 2004. Perlawanan di Simpang Jalan: Konteks Harian Masyarakat sekitar Hutan. Damar. Yogyakarta.

[9] Tanah lapang tanpa pepohonan

[10] Wong Sikep atau sering disebut juga sedulur Sikep adalah adalah para pengikut ajaran Agama Adam, yakni ajaran yang dikembangkan Samin Surosentiko pada akhir abad XIX di Klopoduwur, Blora. Dalam tulisan ini, istilah wong Sikep ataupun pengikut Samin dipergunakan bergantian tanpa mencerminkan perbedaan makna di antara keduanya.

[11] Suripan Sadi Hutomo. Suripan Sadi Hutomo. 1996. Tradisi dari Blora. Semarang: Citra Almamater., hlm. 20-21.

[12] Pada akhir abad XIX, Karesidenan Rembang terdiri dari 5 Kabupaten: Rembang, Lasem, Tuban, Blora, Bojonegoro. Sementara itu, Randublatung sebagai tempat kelahiran Samin Surosentiko, berada di kabapaten Blora bagian selatan. Lihat Warto. op. cit., hlm. 2.

[13] Controleur merupakan pejabat terendah dari korps pangreh praja Eropa (Europe Bestuursamtenaren). Jabatan kewilayahan yang dipegang orang Eropa adalah Gubernur Jenderal, Gubernur, Residen, Asisten Residen, dan Controleur. Tugas dari Controleur adalah membantu Asisten Residen untuk mengawasi para Bupati serta memberikan laporan-laporan pengawasan kewilayahannya tersebut kepada Asisten Residen untuk disampaikan kepada Residen. Lihat Hanif Nurcholis. 2007. Teori dan Praktik, Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Rev). Jakarta: Grasindo., hlm. 132-134.

[14] Harry J. Benda dan Lance Castles. 1969. The Samin Movement. Dalam Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol. 125., hlm. 211.

[15] Tradisi wong Sikep dalam hal kolektivitas dapat dilihat ketika saudara sesama pengikut Samin memiliki kajat (acara syukuran, slametan) maka seluruh wong Sikep berkewajiban untuk datang mengucapkan selamat serta membantu baik berupa tenaga maupun materi. Terkait dengan bantuan materi, wong Sikep tidak mau menerima sumbangan berupa uang, mereka hanya mau menerima sumbangan berupa bahan makanan.

[16] Harry J. Benda dan Lance Castles. Ibid., hlm. 212.

[17] Suripan Sadi Hutomo. op. cit., hlm. 13.

[18] M. C. Ricklefs. 1991. Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press., hlm. 254.

[19] Harry J. Benda, dan Lance Castles. op. cit., hlm 226; Victor T. King. 1973. Some Observations on the Samin Movement of North-Central Java: Suggestions for the Theoretical Analysis of the Dynamics of Rural Unrest. Dalam Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol. 129., hlm. 473; lihat juga Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto (ed). 1993. Sejarah Nasional Indonesia IV. Jakarta: Balai Pustaka., hlm. 328.

[20] Suripan Sadi Hutomo. op. cit., hlm. 22.

[21] Ibid., hlm. 23.

[22] Ibid., hlm. 28.

[23] Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, ed., op. cit., hlm. 328-329.

[24] Suripan Sadi Hutomo. op. cit., hlm. 36.

[25] Ibid., hlm. 36-37.

[26] Ibid., hlm. 33-34.

[27] Ibid., hlm. 34-35.

[28] Ibid., hlm. 35.

[29] Harry J. Benda, dan Lance Castles. op. cit., hlm. 210; Emmanuel Subangun. 1977. “Tidak Ada Mesias dalam Pandangan Hidup Jawa”. Prisma I., hlm. 26.

[30] Warto. op. cit., hlm. 37-38.

[31] Warto. op. cit., hlm. 36-39; Sediono M.P. Tjondronegoro dkk, Ibid.

[32] Victor T. King. op. cit., hlm. 464. Diterjemahkan bebas oleh penulis.

[33] Nancy Lee Peluso. 2006. Hutan Kaya, Rakyat Melarat: Penguasaan Sumber Daya dan Perlawanan di Jawa. Jakarta: Kophalindo., hlm. 105.

[34] Ibid., hlm. 44.

[35] Lihat Warto. op. cit., hlm. 51.

[36] Oro-oro merupakan tanah lapang yang tidak terdapat tanaman pertanian seperti padi dan palawija, maupun tanaman perkebunan dan kehutanan. Biasanya oro-oro digunakan sebagai ladang penggembalaan ternak.

[37] Harry J. Benda, dan Lance Castles. op. cit., hlm. 221.

[38] Nancy Lee Peluso. op. cit., hlm. 104.

[39] Denys Lombard. 2005. Nusa Jawa: Silang Budaya, Warisan Kerajaan-Kerajaan Konsentris. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama., hlm. 132-133.

[40] Sartono Kartodirdjo & Djoko Suryo. 1991. Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi. Yogyakarta: Aditya Media., hlm. 80.

[41] Nancy Lee Peluso. op. cit., hlm. 74.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: